Repositori Generasi Anti Korupsi berisi data-data terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Corruption Perceptions Index 2018: Semakin rendah nilainya maka semakin tinggi korupsinya.
Udang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi:
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah tentang Pemberantasan Korupsi:
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
- Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
Penindakan
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Direktorat Tipidkor - Direktorat Bareskrim - Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus - Kejaksaan Republik Indonesia
Pengawasan dari Lembaga Negara
-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Sumatera: Aceh | North Sumatra | West Sumatra | Riau | Riau Islands | Jambi | Bengkulu | South Sumatra | Bangka Belitung Islands | Lampung
- Java: Banten | D.K.I. Jakarta | West Java | Center Java | D.I. Yogyakarta | East Java
- Kalimantan: West Kalimantan | Center Kalimantan | South Kalimantan | East Kalimantan | North Kalimantan
- Sulawesi: South Sulawesi | Center Sulawesi | Southeasth Sulawesi | Gorontalo | North Sulawesi
- Maluku: Maluku | North Maluku
- Bali: Bali
- Nusa Tenggara: East Nusa Tenggara | West Nusa Tenggara
- Papua: Papua | West Papua
Pengawasan Independen
- Anti-Corruption Clearing House (ACCH) / Portal Web Anti-korupsi - KPK
- Anti-Corruption Learning Center (ACLC) / Pusat Edukasi Anti-korupsi - KPK
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) - KPK
- Transparancy International Indonesia (TII)
Pengawasan Internasional
- United Against Corruption - UN
- Anti-Corruption Authorities (ACAs) - World Bank
- Transparancy International | Wiki | Transparency School
- European Partners against Corruption (EPAC) and European contact-point network against corruption (EACN)
Pengawasan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Sahabat ICW
- Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi (LPMAK)
- Masyarakat Anti Korupsi Seluruh Indonesia (MAKSI)
Pusat Riset Anti Korupsi
Pusat Kajian Anti Korupsi - Fakultas Hukum - UGM | Pusat Kajian Anti Korupsi - Fakultas Ilmu Administrasi - UB | Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti-Korupsi - Universitas Sebelas Maret Surakarta | Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum - Fakultas Hukum - Unair | Pusat Kajian Anti Korupsi - Universitas Islam Bandung
- LAPOR! - lapor.go.id
- KPK Whistleblower System - kpk.go.id
- Laporkan! - tipidkorpolri.info
- Pengaduan Ombudsman - ombudsman.go.id
- Whistleblowing System - Kementrain BUMN
- Whistleblowing System - LKPP
- Lapor Korupsi Dapat Duit Rp 200 juta! - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Tindak Pidana Korupsi
- Global Corruption Barometer - TI: 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Corruption Perceptions Index - TI: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
- Survei Penilaian Integritas - KPK: 2018 | 2017 dan Survei Integritas Layanan Publik - KPK: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
- Transparansi Dana Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.
Disusun dan diurutkan berdasarkan tanggal dan tahun mulai terungkapnya korupsi.
Korupsi diatas 1 Triliun
- =Soeharto= Kasus dugaan korupsi Soeharto (Mei 1974): Kerugian Negara Rp 490 Triliun (Transparency International, 2004)
- =BLBI= Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Desember 1998): Kerugian Negara Rp 138 Triliun
- =Century= Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century (November 2009): Kerugian Negara Rp 7,4 Triliun
- =e-KTP= Kartu Tanda Penduduk Elektronik (2012): Kerugian Negara Rp 2,3 Triliun
- =Kotawaringin Timur= Ijin Usaha Tambang di Kotawaringin Timur (2019): Kerugian Negara Rp 5,8 Triliun dan 711 ribu dolar US
- =Jiwasraya= Pelanggaran tata kelolaan investasi produk Saving Plan Jiwasraya (Desember 2019): Kerugian Negara Rp 13,7 Triliun
- =Asabri= Korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dari yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI (Januari 2020): Kerugian Negara Rp 16 Triliun
- =BPJS= Korupsi pengelolaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan (Februari 2021): Kerugian Negara Rp 20 Triliun
- =Covid19= Korupsi bantuan sosial Covid 19 (Mei 2021): Kerugian Negara Rp 100 Triliun
Korupsi diatas 100 Milyar
- =Simulator SIM= Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi Korlantas Polri (2011): Kerugian Negara Rp 121 Milyar
- =Rolls-Royce - Garuda Indonesia= Pengadaan Pesawat dan Mesin Pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (2011): Kerugian Negara Rp 630 Milyar
- =Hambalang= Pembangunan Pusat Olahraga Hambalang (2012): Kerugian Negara Rp 700 Milyar
- =PLN Batubara= Pengadaan Batubara antara PT. PLN Batubara dengan PT. Tansri Madjid Energi (TME) (Oktober 2019): Kerugian Negara Rp 477 Milyar
Kasus Korupsi Besar Lainnya
- =Pelindo II= Pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Desember 2015): Kerugian Negara Rp 50 Milyar
Deputi Gubernur BI | Sistem Komunikasi Radio Terpadu - Kementrian Kehutanan | Hibah Kereta Api Jepang - Kementerian Perhubungan | Pengadaan Alat Kesehatan - Kementerian Kesehatan | Kasus TPPU Tubagus Chaeri Wardana | dll.